INDONESIA: TRAGEDI UU PILKADA TAK LANGSUNG

Akhirnya drama itu pun terjadi, namun bukan tanpa jejak riwayat.

Sesungguhnya di panggung politik Indonesia, pada segala lini, pusat-daerah, eksekutif-legislatif, sejak awal periode reformasi yang ditandai kebebasan berpolitik dan keleluasaan berekspresi itu, sudah kita saksikan lahirnya sekian banyak politisi karena faktor keberuntungan, mumpung dan kemudahan, bukan karena tekad perjuangan dan bara idealisme.

Jumlah para politisi visioner, yang paham apa misi perjuangannya dan sekaligus pula berkarakter pejuang, yang berkorban dan bertahan hidup, khususnya selama masa Orde Baru yang penuh tekanan, dengan cepat berkurang. Kalau pun masih ada, perlahan tersingkir.

Pentas politik dengan cepat pula terisi oleh aktor-aktor tanpa karakter, orang-orang yang ‘jatuh ke atas’ karena uang dan kesempatan, tokoh-tokoh oportunis yang berkeliaran mencari peluang sambil mematut-matut perilaku demi menarik perhatian, bahkan di sana-sini bermain bunglon.

Panggung politik pun bising tanpa isi kenegarawanan dan substansi kerakyatan.

Belum lagi tetap hadirnya para aktor politik dari masa Orde Baru. Meski pada awalnya malu-malu, akibat label negatif Orde Baru, tokh kemudian mereka dengan leluasa memanfaatkan suasana bebas masa reformasi untuk tetap mengamankan agenda politik mereka, bahkan mendesain kekuatan politik baru, lalu berhasil merangkul pula para politisi yang belum matang, yang masih mencari-cari legitimasi dan pengukuhan identitasnya itu, masuk ke dalam barisannya.

Di pihak lain, syukur, muncullah dinamika tandingan. Lahir banyak gerakan ‘civil society’ (masyarakat madani) dalam aneka spektrum, dengan para aktivisnya yang ugahari dan cerdas, yang kaget melihat bahwa perkembangan semakin menjauh dari spirit reformasi awal.

Gayung-bersambut dengan gerakan moral dari sedikit politisi berhati nurani, dinamika itulah yang ikut menyuarakan dan memperkuat peran rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan mendorong terwujudnya praksis kedaulatan rakyat, termasuk untuk berpartisipasi dalam pemilihan langsung sebagaimana terjadi selama satu dasawarsa terakhir.

Apa yang baru disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia di panggung DPR itu, yaitu disahkannya undang-undang pilkada tak langsung, sesungguhnya jadi bukti jelas tak berkarakternya sejumlah besar wakil rakyat, plus lemahnya, bahkan tiadanya komitmen moral kerakyatan di kalangan para politisi kelahiran era reformasi sebagaimana digambarkan di atas. Tak pelak lagi hal itu bergandengan erat dengan kekuatan orde baru yang memang masih eksis dalam aneka wajah.

Dalil-dalil demokrasi yang sedang nyaring dan dalam formulasi canggih terucap dari mulut mereka pada hari-hari ini, sebagai pembenaran atas aksi mereka, jika ditanyakan ke hati nurani yang jernih, sesungguhnya cuma dalih.

Sayang seribu sayang, SBY sebagai presiden & pemerintah pun terlibat di sana, mengingkari kedaulatan rakyatnya sendiri.

Nagoya, Jepang
Catatan Tergesa-gesa Pagi Hari
Jumat, 26 September 2014
Henri Daros

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: